twitter


Persamaan hak tidak dapat diperoleh cuma-cuma. Sebab itu, sejak sekitar sepuluh tahun ini, yang dinamakan "Gender-Budgeting" atau anggaran berperspektif gender, tercantum dalam program upaya perbaikan hak perempuan.

Yang dimaksudkan adalah gagasan bahwa pemeriksaan rancangan pemerintah menyangkut diskriminasi terhadap perempuan sudah dilaksanakan dalam perencanaan anggaran.
Tujuan dari kebanyakan konferensi PBB mengenai masalah perempuan adalah mengakhiri diskriminasi perempuan di dunia. 12 tahun yang lalu konferensi perempuan terbesar di dunia diselenggarakan di Beijing dan membuahi yang dinamakan"gendermainstreaming" yang merupakan sebuah unsur penting dalam Gender Budgeting atau anggaran berperspektif gender. Seluruh badan pemerintah dan komunal diwajibkan meneliti dampak anggaran belanjanya terhadap kedua gender dan harus memperbaikinya demi kepentingan yang terabaikan, yaitu kaum perempuan. Namun hanya sedikit yang melaksanakan hal itu. Apakah konsep tersebut gagal?
Di Jerman setidaknya konsep Gender-Budgeting atau anggaran berperspektif gender ramai dipertikaikan. Di negara tertentu soal ini bahkan sama sekali tidak didiskusikan. Namun, pemerintah Jerman saat ini menyatakan tidak akan menerapkan Gender Budgeting dalam anggaran belanjanya dengan alasan terlalu birokrasi. Apakah ini alasan yang sebenarnya? Apakah ini lebih menunjukkan ketakutan akan perubahan peranan sosial yang akan membawa akibat bagi cara bagaimana menata kehidupan dalam masyarakat?
Di Jerman secara struktural perempuan juga mengalami diskriminasi. Untuk pekerjaan yang sama, perempuan rata-rata menerima gajih 25 persen lebih sedikit dari kaum pria. Dalam bantuan sosial pemerintah, perempuan, terutama ibu-ibu tanpa suami, juga dirugikan.
Penerapan Gender-Budgeting, misalnya dalam pemeriksaan dan pembayaran pajak susulan dalam anggaran belanja suatu dinas pemerintah, bisa saja merupakan sarana yang cocok untuk menghindari diskriminasi berkelanjutan. Apakah itu yang dimaksudkan dengan birokrasi, jika ke depan para politisi pria maupun wanita wajib memeriksa dampak anggaran belanjanya terhadap kemungkinan diskriminasi?
Apakah penolakan ini hanya merupakan perlawanan dari pemerintah yang masih tetap didominasi kaum pria yang sebenarnya tidak ingin menangani soal keadilan gender? Di mana-mana di dunia, NGO melaporkan bahwa anggaran belanja pemerintah menciut. Di mana-mana dana bagi perluasan atau perawatan infrastruktur pemerintah dikurangi. Di mana-mana perempuan yang sebelumnya memang sudah tidak cukup akses ke kekuasaan, uang, pendidikan dan sistem kesehatan, dirugikan.
Gender-Budgeting memang bukan pengganti tuntutan yang amat penting bagi perempuan. Ini adalah sarana tambahan untuk menciptakan tugas merata yang menyangkut semua bidang politik demi keadilan gender. Uni Eropa sudah sejak lama mewajibkan negara anggotanya untuk melaksanakannya. Dan keberhasilan terlihat di negara yang menerapkannya. Misalnya di Austria, Finlandia atau Swedia yang menerapkan persamaan hak jumlah penghasilan dan kondisi kerja yang baik. Filipina juga melaksanakan Gender-Budgeting. Namun, di kebanyakan negara, konsep ini tidak direalisasikan.
Minggu, 27 November 2011 | 0 komentar |

0 komentar:

Posting Komentar